Dalam rangka mempercepat penyebarluasan Informasi dan Publikasi yang
berhubungan erat dengan peraturan dan kebijaksanaan pemerintah, maka dengan ini
kami CV. CIPTA MEDIA INDONESIA, di
Jakarta ingin mengajukan penawaran buku-buku terbitan baru yang berjudul :
1.
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PERATURAN KEPALA LKPP NO.6 TAHUN 2012)……………......................................................................... Rp. 450.000,-
2. PEDOMAN UMM SISTEM
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) (PERRMENKEU
NO.238/PMK.05/2012) DAN PEDOMAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH……………............................................................ Rp. 250.000,-
3. PERMENKEU NO.113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI,DAN PEGAWAI TIDAK TETEP
DAN PERMENDAGRI NO.35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DILINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA……………........................................................................................... Rp. 100.000,-
4.
PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES 54
TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LENGKAPI :
-
PERATURAN KEPALA LKPP NO.3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / INSTITUSI LAINNYA.
-
PERATURAN KEPALA LKPP NO.4 TAHUN 2012 TENTANG
UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DI GITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN
PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.
-
PERATURAN KEPALA LKPP NO.5 TAHUN 2012 TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)………........................................ Rp. 80.000,-
5. PERMENDAGRI NO.39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERMENDAGRI
NO.32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD…………….. Rp. 80.000,-
6.
PERATURAN PEMERINTAH RI NO.50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA(K3) DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK(PP
NO.53 TAHUN 2012) DI LENGKAPI :
-
UNDANG-UNDANG TENTANG JAMSOSTEK.
-
PERATURAN PEMERINTAH NO.43 TAHUN 2011 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.(EDISI 2012)…............................................................... Rp. 80.000,-
7. UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DAN DPRD DI LENGKAPI :
-
KEDUDUKAN TENAGA AHLI,FRAKSI DAN KELOMPOK
PAKAR / TIM AHLI.
-
PENJELASAN PERSYARATAN PIMPINAN DPRD YANG
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH SAN WAKIL KEPALA DAERAH.
-
KEPPRES NO.7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPPRES NO.33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU
-
TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM
MELAKSANAKAN KAMPANYE DAERAH YANG DI CALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL
PRESIDEN.(EDISI 2012)… Rp. 90.000,-
8.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013 DILENGKAPI : - KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS(DAK) DLL (EDISI
2012)…............................................................. Rp. 75.000,-
9. PERATURAN PEMERINTAH RI
NO 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NO.
43 TAHUN 2009 TENTANG
KEARSIPAN DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI PERATURAN BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (EDISI 2012)….................................................. Rp. 90.000,-
10. PERATURAN PEMERINTAH NO. 44
TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMBERIAN
IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH
PNS (EDISI
2012)………………………………….……………………….. Rp. 120.000,-
11.
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 (PMK 37/PMK.02/2012) DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH…(EDISI 2012)…………… …………………………………...…..................................... Rp. 80.000,-
12. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN
UMUM
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN JASA KONSTRUKSI.(EDISI 2012)... Rp.120.000,-
13.
PEDOMAN
PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL
(PNS) DAN PEDOMAN
PENGELOLAAN TATA
NASKAH KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL(PNS).
EDISI 2012………………………………………………………………...
Rp. 250.000,-
14.
HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS
PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN
JABATAN
FUNGSIONAL
UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH(EDISI 2012)………………………………………………….. Rp.135.000,-
15.
PETUNJUK TEKNIS
PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DAN PEDOMAN UMUM DAN
ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TAHUN
ANGGARAN 2012.……………………………………………………. Rp.150.000,-
16.
HIMPUNAN
PERATURAN DIBIDANG PERTANAHAN/ AGRARIA SERTA PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN
PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DAN PERATURAN
TENTANG RUMAH SUSUN (UNDANG-UNDANG R.I NO 20 TAHUN 2011)EDISI 2012……………………………………………….. Rp. 450.000,-
17.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA EDISI 2012..................................................... Rp.
90.000,-
18.
PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH(BOS) DAN PETUNJUK PANDUAN PROGRAM DAN MEKANISME PENGGUNAAN DANA
BOS SERTA PELAPORAN, PERTANGGUNG JAWABAN PENGAWASAN,PEMERIKSAAN DAN SANKSI EDISI 2012................................................................................ Rp. 125.000,-
19.
UNDANG-UNDANG
NO.24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL(BPJS) DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011) EDISI 2012................................................................................................... Rp.100.000,-
20. SISTEM AKUNTANSI HIBAH DAN PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI, PELAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH EDISI 2012 .............................................................................. Rp.
125.000,-
21. PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK
HUKUM
DAERAH DAN
UNDANG - UNDANG
NO. 16 TAHUN
2011
TENTANG BANTUAN
HUKUM……………………………………… Rp. 70.000,-
22.
PERMENDAGRI NO. 26 TAHUN
2011 TENTANG TUGAS
SUBBAGIAN, SEKSI DAN
SUBBIDANG DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI.JILID 1 DAN JILID 2………………………………… Rp.650.000,-
23. UNDANG -
UNDANG NO. 15 TAHUN
2011 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM……………………………. Rp.
85.000,-
24.
PEDOMAN EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (
LAKIP ( PERMENDAGRI NO. 34
TAHUN 2011)
DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH…………………………………… Rp. 70.000,-
25. PERMENDAGRI
NO. 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD DILENGKAPI :
-
PEDOMAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD.
-
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH............................................................... Rp. 70.000,-
26. PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PROVINSI DAN DPRD
KABUPATEN / KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM DILENGKAPI :
-
PEDOMAN TEKNIS
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI ATAU DPRD KABUPATEN INDUK DAN
DPRD PROVINSI ATAU DPRD KABUPATEN / KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM. .............................. Rp. 80.000,-
27. PERMENDAGRI NO.32
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD…………….. Rp.
90.000,-
28. UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LENGKAPI PETUNJUK PELAKSANAANNYA……………………......................................................... Rp............................................................................................................. 120.000,-
29. standar biaya tahun anggaran 2012(pmk
no.84/pmk.02/2011) dan PEraturan pemerintah no.30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.......................................................................................................... Rp. 80.000,-
30. perpres no.35 tahun 2011 tentang perubahan
atas perpres no.54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ………………………………………………...................... Rp. 250.000,-
31.. UNDANG-UNDANG
NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENERTIBAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR.
DILENGK API: - .......... IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GEDUNG
- PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
......... DENGAN
DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI
............................................................ PERUMAHAN.
- PEDOMAN
PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
BERSAMA MENARA TELKOMUNIKASI.
- PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG……….. Rp.
125.000,-
32. PERMENDAGRI NO 22
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN ANGGARAN 2012......................................................................................... Rp. 80.000,-
33. PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH………..…… …. Rp. 150.000,-
34. PERMENDAGRI NO.11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DILINGKUNGAN KEMENDAGRI,PEMERINTAH
DAERAH,DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)…. Rp.
90.000,-
35. UNDANG-UNDANG RI NO.3 TAHUN 2011 TENTANG
TRANSFER DANA DAN TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH
DAERAH (PP NO.10 TAHUN 2011)………………… ................................................................................................. Rp 125.000,-
36. pedoman umum dan alokasi tunjangan profesi
guru pegawai negeri sipil daerah provinsi,kabupaten,dan kota tahun anggaran
2011 DAN PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI,KABUPATEN,DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2011…………………………………….......................................................... Rp. 85.000,-
37.
UNDANG - UNDANG NO.9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLERAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH (PERMENDAGRI
NO.13 TAHUN 2011)…............................................................................................. Rp 90.000,-
38. Himpunan PeraturaN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PEMERINTAHAN EDISI 2011………………………………….................. Rp. ............................................................................................................ 80.000,-
39. UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK……………...................................................................................... Rp. 70.000,-
40. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH............... Rp........................................................................................................... 325.000,-
41. STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA(PERATURAN KEPALA LKPP) ……………………………………...................................... Rp. 425.000,-
42. PERATURAN LKPP NO 8
TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN SECARA ELEKTRONIK............................... Rp. 80.000,-
43. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NO 21 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PP NO 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL……………………........... ................................................................................................ Rp. 100.000,-
44. PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ................................................. Rp............................................................................................................. 70.000,-
45. PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN,
PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH ..................................................................... Rp........................................................................................................... 350.000,-
46.
PEDOMAN PERATURAN PEMILUKADA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH ...................................................................... Rp........................................................................................................... 125.000,-
47. PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (PP NO. 65 TH. 2010)................ Rp............................................................................................................. 190.000,
48.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN
DIRJEN PAJAK TTG. PAJAK PENGHASILAN (PPH) TAHUN 2012........................................................ Rp 250.000,-
49. PERATURAN
MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TTG. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN 2012…………….................... Rp.......................................................................................................... 250.000,-
50. .. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69
TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH ................................................................................................................... Rp............................................................................................................. 90.000,-
51. .. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL........................ Rp........................................................................................................... 200.000,-
52. PERMENDAGRI
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011......................................................................... Rp............................................................................................................. 80.000,-
53. HIMPUNAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG DESA, KELURAHAN, KECAMATAN TAHUN 2010...................................................................... Rp........................................................................................................... 275.000,-
54.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1
TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH SECARA NASIONAL DAN PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) ................................................ Rp........................................................................................................... 100.000,-
55.
TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS
CONTRACT) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN PEMERINTAH RI
NOMOR 4 TAHUN 2010 TTG. PERUBAHAN
ATAS PP RI NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA
KONSTRUKSI ..................................... Rp............................................................................................................. 80.000,-
56. HIMPUNAN PEDOMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN.............. …. Rp........................................................................................................... 125.000,-
57. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH TAHUN 2010............................................................................... Rp............................................................................................................. 80.000,-
58. STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 (PMK
NO. 100/PMK.02/2010) DAN PERATURAN DIRJEND ANGGARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 ........................................................................................ Rp............................................................................................................... 80.000,
59. PERATURAN
PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS DAN PENSIUNAN TAHUN
2012…. Rp 275.000,-
60. PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS
(EDISI 2010)....................................................... Rp........................................................................................................... 100.000,-
61. PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DPRD DAN PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK(PERMENDAGRI 13 TAHUN 2010) ………...................................... Rp............................................................................................................. 90.000,-
62. UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)..…………………………............................................... Rp.......................................................................................................... 100.000,-
63. PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ...................................................................................................................... … Rp.......................................................................................................... 275.000,-
64. UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAKDAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH …………………… Rp. 80.000,-
65. PMK
01/PMK.02/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PMK
108/PMK.02/2009 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 …………………… Rp.......................................................................................................... 100.000,-
66. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
RI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008
TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD ……… Rp............................................................................................................ 80.000,-
67. PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH ............... Rp............................................................................................................ 70.000,-
68. PERMENDAGRI
NO. 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA
PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA
PENYAMPAIANNYA ………………… Rp............................................................................................................ 80.000,-
69.
PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH................. Rp.
100.000
70. PEDOMAN
PELAKSANAAN INVENTARISASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN DALAM RANGKA PENERTIBAN BARANG
MILIK NEGARA (PERMENKEU NO.
109/PMK.09/2009) DAN TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (PERMENKEU NO. 102/PMK.05/2009) ….................................................................................................................... Rp............................................................................................................ 75.000,-
71. PEDOMAN
PINJAMAN, HIBAH DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI HIBAH .................................................................................................................... Rp.......................................................................................................... 135.000,-
72. PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 2009.......................................................................................................................... Rp............................................................................................................ 70.000,-
73. STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TAHUN 2005 … Rp 80.000,-
74. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TH. 1950 S/D
2007.................. Rp 650.000,-
75. HIMPUNAN YURISPRIDENSI MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 1969 S/D 2006................................................................................ Rp 8.750.000,-
76. HIMPUNAN LEMBARAN NEGARA (LN) TAHUN 1950
S/D 2006.......... Rp
38.500.000,-
77. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2011 (SEMESTER I) JILID 1 & 2………………………………………………… Rp 650.000,-
78. HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2011 (SEMESTER
II) JILID 3 & 4………………………………………………… Rp 750.000,-
79. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2010 (SEMESTER I) JILID 1 & 2 …………………………………………………… Rp 650.000,-
80. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2010
(SEMESTER II) JILID 3 & 4 …………………………………………………… Rp 650.000,-
81. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2009
(SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 …………………………………………………… Rp 950.000,-
82. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2009 (SEMESTER II) JILID 4 & 5 ……………………………………………………… Rp 525.000,-
83. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2008 (SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 ………………………………………………… Rp 975.000,-
84. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
TAHUN 2008 (SEMESTER II) JILID 4 & 5 …………………………………………………… Rp 525.000,-
85. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
TAHUN 2007 (SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 ………………………………………………… Rp 850.000,-
86. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2007 (SEMESTER
II) JILID 4, 5 & 6 ………………………………………………… Rp 825.000,-
87. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2006 (SEMESTER I) JILID 1 & 2 ……………………………………………………. Rp 600.000,-
88. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
TAHUN 2006 (SEMESTER II) JILID 3 & 4 …………………………………………………… Rp 650.000,-
89. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2005
JILID 1, 2, 3 & 4 ………………………………………………………………… Rp 975.000,-
90. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2004
JILID 1, 2, 3 & 4 ………………………………………………………………… Rp 975.000,-
91. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN
2003 JILID 1, 2, 3, 4 & 5 ……………………………………………………………… Rp 1.250.000,-
92. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2002
JILID 1, 2, 3 & 4 ………………………………………………………………… Rp 975.000,-
93. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2001
JILID 1, 2, 3 & 4 ………………………………………………………………… Rp 975.000,-
94. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2000
JILID 1, 2, 3, 4 & 5 ……………………………………………………………… Rp 1.100.000,-
95. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1999
JILID 1, 2, 3 & 4 ………………………………………………………………… Rp 950.000,-
96. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1998
JILID 1, 2, 3 ……………………………………………………………………… Rp 925.000,-
97. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1997
JILID 1, 2 ……………………………………………………………………………… Rp 600.000,-
98. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1996
JILID 1, 2 ……………………………………………………………………………… Rp 600.000,-
99. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1995
JILID 1, 2 ……………………………………………………………………………… Rp 600.000,-
100. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1994
JILID 1, 2 ……………………………………………………………………………… Rp 600.000,-
101. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1993
JILID 1, 2 …………………………………………………………………………… Rp 600.000,-
102. HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN
1992 Rp.................................................................................................................... 500.000,-
103. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1991 Rp.................................................................................................................... 500.000,-
104. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1990 Rp.................................................................................................................... 500.000,-
105. HIMPUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1989 Rp.................................................................................................................... 450.000,-
106. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
TAHUN 2000. MEMUAT : UU, PP, KEPPRES, KEP. MEN,
ITMEN, DIRJEN, ANGGARAN & PAJAK............................................................................... Rp.......................................................................................................... 90.000,-
107. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 1)............................................................................................ Rp........................................................................................................ 125.000,-
108. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 2)............................................................................................ Rp........................................................................................................ 150.000,-
109. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 3)............................................................................................ Rp........................................................................................................ 195.000,-
110. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 4)............................................................................................ Rp........................................................................................................ 185.000,-
111. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 5)............................................................................................ Rp.......................................................................................................... 90.000,-
112. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 6)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 175.000,-
113. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH
(SUPLEMEN 7)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 175.000,-
114. PERATURAN PRAKTIS
BAGI PENYELENGGARA OTONOMI
DAERAH (SUPLEMEN 8).......................................................................... Rp........................................................................................................ 175.000,-
115. PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI
DAERAH (SUPLEMEN 9).......................................................................... Rp........................................................................................................ 225.000,-
116. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 10)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 250.000,-
117. ... PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA
OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 11)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 250.000,-
118. PERATURAN PRAKTIS
BAGI PENYELENGGARA OTONOMI
DAERAH (SUPLEMEN 12)........................................................................ Rp........................................................................................................ 250.000,-
119. PERATURAN PRAKTIS
BAGI PENYELENGGARA OTONOMI
DAERAH (SUPLEMEN 13)......................................................................... Rp........................................................................................................ 275.000,-
120. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 14)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 275.000,-
121. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 15)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 325.000,-
122. . PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 16)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 325.000,-
123. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 17)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 325.000,-
124. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 18)........................................................................................... Rp........................................................................................................ 325.000,-
125. PERATURAN
PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH (SUPLEMEN 19)………………………………………………….................... Rp 350.000,-